Organisasi

Organisasi

No.	Jabatan		Nama
1.	Kepala KUA	:	H. Abdul Halim, S.HI
2.	Penghulu	:	-
3.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA / Bendahara BOP)	:	Utin
4.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Dokumen dan Statistik)	:	Ratnaiyah, S.Pd.I
5.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Kemasjidan, Wakaf, Ibsos, Produk Halal)	:	Imas Masitoh. S.Pd.I
6.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (BPP PNBP, SIM KUA, SIMPEG )	:	Ardiman, S.Pd.I
7.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Zakat, Haji dan Binsyar)	:	Utin
8.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Operator SIMKAH)	:	Ardiman, S.Pd.I
9.	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kemitraan Umat)	:	H. Abdul Halim, S.HI
10.	Penyuluh Agama Islam Fungsional	:	Rohati. S.Pd.I

Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Sumur

Tugas

Sesuai dengan KMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas: Melaksanakan Layanan dan Bimbingan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Fungsi

Sesuai dengan KMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3, KUA Kecamatan mempunyai fungsi untuk:

Melaksanakan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk.
Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam.
Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan.
Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.
Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.
Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Masyarakat Islam.
Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf; dan
Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Visi Misi

VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG

VISI
"TERWUJDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA,RUKUN,CERDAS,DAN SEJAHTERA LAHIAR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASAKAN GOTONGROYONG"

MISI
1	MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AJARAN AGAMA
2	MEMANTAPKAN KERUKUNAN INTRA DAN ANTAR UMAT BER AGAMA
3	MENYEDIAKAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA YANG MERATA DAN BERKUALITAS
4	MENINGKATKAN PEMANFA'ATAN DAN KUWALITAS PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
5	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH YANG BERKUWALITAS DAN AKUNTABEL
6	MENINGKATKAN AKSES DAN KUWALITAS PENDIDIKAN UMUM BERCIRI AGAMA,PENDIDIKAN AGAMA PADA SATUA PENDIDIKAN UMUM DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
7	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,AKUNTABEL DAN TERPERCAYA.

Undang Undang

Undang-Undang

UU No 9 Tahun 2010 : Tentang Keprotokolan
UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah
UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi
UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
UU No 6 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
UU No 7 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
UU No 36 Tahun 2006 : Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara
UU No 3 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf
UU No. 15 Tahun 2003 : Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara
UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No 30 Tahun 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No 32 Tahun 2002 : Tentang Penyiaran
UU No 18 Tahun 2001 : Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
UU No 20 Tahun 2001 : Tentang Perubahan Atas UU No 31 Thn 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah
UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas
UU No 38 Tahun 1999 : Tentang Zakat
UU No 40 Tahun 1999 : Tentang Pers
UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan
UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

Cegah Masalah Keagamaan, Kemenag Siap Sinergi dengan Komnas HAM

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama siap menjalin sinergi dengan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengantisipasi munculnya potensi dan terjadinya persoalan keagamaan. Menag Lukman Hakim Saifuddin berharap sinergi ini akan memperkuat program fasilitasi sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya masalah keagamaan di masyarakat sejak dini.
"Kita bersinergi untuk mencegah ini. Misal di Papua, bisa membuat tim ke sana, lakukan proses pendampingan, lebih memfasilitasi, daripada membuat forum diskusi. Ini lebih konkrit langsung terjun ke lapangan," ujar Menag saat menerima pengurus Komnas HAM di kantor Kemenag Jakarta, Selasa (28/02).

Selain Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat, hadir juga Djayadi Damanik, Ali Sobirin, Odhis Soratha, M Subhi, dan Nur Jaman. Menag sendiri didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Ahmad Gunaryo dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferymeldi.
Sebelumnya, Imdadun Rahmat menyampaikan beberapa temuan Komnas HAM terkait masih terjadinya beberapa persoalan keagamaan di berbagai daerah. Imdad mencontohkan persoalan rumah ibadah dan keagamaan di Aceh, Banjar, Jawa Barat, dan daerah lainnya di Indonesia timur.
Menag menyampaikan terima kasih atas masukan berupa temuan persoalan keagamaan Komnas HAM. Menag berharap hal itu bisa disampaikan secara tertulis agar mempermudah Kementerian Agama untuk menindaklanjutinya.

Baca selengkapnya »

News 090317a

News 010317a

Selasa, 28 Februari 2017, 11:06

Pemerintah Terus Pantau Progres Pengurusan Pencairan Santunan Crane

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pemerintah terus memantau progres pengurusan pencairan santunan yang dijanjikan Arab Saudi bagi jemaah haji yang menjadi korban crane. Hal ini disampaikan Menag saat menjawab pertanyaan wartawan dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional.
Penyelenggaraan ibadah haji 1436H/2015M diwarnai dengan peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram, tepatnya pada Jumat, 11 September 2015. Sedikitnya 61 orang jamaah haji Indonesia menjadi korban. Sebagian besar mereka mengalami luka berat, sedangkan 12 di antaranya meninggal dunia. Indonesia menjadi negara yang paling cepat merilis data korban secara akurat.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan santunan bagi seluruh korban. Masing-masing korban tewas dan cacat permanen akan mendapatkan uang senilai 1 juta riyal dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan mendapatkan uang 500 ribu riyal dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya.
Namun demikian, hingga saat ini santunan yang dimaksudkan belum juga diterima oleh jemaah haji Indonesia yang menjadi korban jatuhnya crane. "Konsulat Jenderal kita di Jeddah terus menginformasikan ke kami. Info terakhir, Gubernur Makkah sudah ditunjuk sebagai ketua proses pencairan ini," kata Menag, Selasa (28/02).